071 Virus Korupsi
Virus korupsi sudah menjalar kemana mana, segala lembaga negara sudah tercemar virus korupsi bahkan lembaga agama negara termasuk yang tercemar paling berat, sampai kitab suci agama pun dijadikan projek korupsi. Lembaga pendidikan negara juga tidak lepas dari pencemaran korupsi.
Saya teringat suatu kejadian saat suatu daerah di selatan Jawa Timur terkena tsunami kecil, banyak rumah hancur, banyak warga menjadi korban. Sang menteri sosial yang waktu itu dipegang seorang putri dari sang presiden berkata: “Tolong ya, bantuan ini jangan dikorupsi!”, dijawab oleh pamong daerah setempat waktu itu: “Insyaallah tidak dikorupsi bu!”.
Bayangkan, dengan pemikiran mereka yang begitu hebatnya, seakan akan bantuan itu tidak dikorupsi atas ijin YMK, dan tentu akan dikorupsi dengan ijin YMK juga. Sederhana sekali!!! Begitu mudah untuk mengatakan bahwa segala sesuatu berjalan atas ijin dan kehendak YMK, seperti sebuah KOLABORASI saja! Padahal NIAT dan KEHENDAK itu ada pada otak dan hati para pamong.
Para pamong seperti ingin menyampaikan pesan, kalau bantuan yang seharusnya diterima oleh para korban itu bisa sampai kepada mereka atau tidak bisa sampai, semua itu atas ijin dan kehendak YMK, bukan akibat ulah mereka. Dikorupsi dan tidak dikorupsi juga atas ijin dan kehendak YMK. Lebih lanjut, ada yang berkata, kalau keadaan tidak baik itu merupakan ujian dari YMK, jadi kalau tidak diterimanya suatu bantuan juga berarti sebagai ujian dari YMK!?
Korupsi tidak menjadi hal TABU bagi para pamong dan ponggawa, mereka sudah terbiasa dengan kegiatan berjamaah yang satu ini. Sudah menjadi kehendak YMK kalau hal hal negatif itu melanda negeri tercinta ini . . . kan kalau hal itu tidak diperkenankan, pasti tidak akan terjadi . . . bukan!?
Kalau hal hal negatif bisa terjadi di lembaga negara yang seharusnya menjadi pengelola kesejahteraan rakyat, maka di lembaga swasta tentu saja boleh ikut meramaikan suasana per-korupsi-an . . . sudah jamak bukan!?
Kalau lembaga negara bidang agama dan bidang pendidikan sudah tercemar virus korupsi, begitu juga dengan bidang bidang lainnya, maka sudah barang tentu lembaga swasta tidak bebas dari virus korupsi. Tentu saja semua lembaga swasta bisa tercemar virus korupsi, tidak hanya lembaga swasta yang mememang sudah ‘profit oriented’ tetapi lembaga swasta yang mengurus bidang bidang pendidikan, kesehatan juga tidak lepas bebas dari virus korupsi.
Seperti mafia farmasi yang merupakan suatu kerja sama (joint operation) antara lembaga negara bidang kesehatan, dengan lembaga swasta produsen obat, dengan lembaga swasta bidang distribusi obat, dengan lembaga swasta pengecer obat, dengan lembaga swasta penjual jasa kesehatan yang menulis resep obat, yang mengarahkan para pasien ke pembelian obat obat tertentu dengan komisi tinggi. Mereka bekerja sama dalam mengejar profit (keuntungan) yang sebesar besarnya. Soal seorang rakyat sebagai pasien mereka bisa sembuh atau jatuh miskin karena harga obat (perawatan) yang mahal, itu tidak ada dalam benak mereka, yang penting nafsu perut dan nafsu bawah perut mereka terpenuhi.
Lalu, apakah dengan adanya pemerintahan baru dibawah presiden ke-7 ini, mereka sudah ber-metamorfose (berubah bentuk) menjadi lembaga lembaga yang ber-hati-nurani, yang mengedepankan kesehatan rakyat Indonesia, yang mengutamakan kesehatan rakyat diatas nilai keuntungan mereka!?
Sistem jaminan kesehatan memang sudah disiapkan, dicoba terapkan dalam kehidupan rakyat Indonesia, tetapi mafia farmasi masih belum meninggalkan tabiat utama mereka, mengejar keuntungan yang sebesar besarnya demi nafsu perut dan nafsu bawah perut mereka yang masih terus menggelembung besar seperti balon terbang yang sedang terbang tinggi di awan, terlihat kecil saat mereka berada di atas awan padahal begitu besar saat berada di daratan.
Ada sedikit banyak manfaat yang diterima rakyat dari sistem jaminan kesehatan yang sedang dicoba terapkan oleh pemerintah saat ini, tetapi dibalik itu masih ada mafia farmasi bercokol di belakang sistem itu. Mereka terus membuka moncong moncong mereka sebesar besarnya, menyedot dana rakyat Indonesia yang digelontorkan oleh pemerintah demi kepentingan kesehatan rakyatnya.
Rakyat menerima sedikit manfaat dari gelontoran dana yang dikeluarkan pemerintah, rakyat tetap kurus berpenyakit sementara kelompok mafia itu semakin gendut dan lebih gendut lagi.
