079 Perilaku Oknum

079 Perilaku Oknum

21 Maret 2014, 29 Desember 2014

Sebelum menjalankan Pendidikan Mental Moral bagi anak-anak generasi penerus bangsa, ada baiknya kita melihat dulu generasi tua yang sedang (sudah) bercokol di berbagai lembaga pemerintahan saat ini, dan sebelumnya.

Sudah biasa buat para oknum pamong selama ini, mereka menjadi tuan tuan besar, sementara rakyat menjadi objek permainan mereka. Mereka tidak sadar sama sekali kalau rakyatlah yang seharusnya dilayani oleh pamong, bukan seperti yang terjadi selama ini, rakyat memberikan pelayanan kepada mereka, terpaksa, suka ataupun tidak suka, rakyat harus membayar berbagai jasa yang mereka tampilkan ke hadapan rakyat. Padahal gaji mereka itu dibayar dengan uang rakyat, semua biaya hidup mereka itu dibayar dengan uang rakyat, seragam, kendaraan, peralatan kerja, sampai senjata dibayar dengan uang rakyat. Rakyat lah pemilik negara ini, para pamong itu sebagai hamba pelayan rakyat.

Yang terjadi malah sebaliknya, mereka menganggap negara ini seperti perusahaan besar milik mereka bersama, pamong yang paling tinggi jabatannya adalah pemegang saham besar, kemudian berjenjang kebawah ada pamong tingkat menengah dengan saham menengah, pamong paling bawah adalah pemegang saham kecil, sementara rakyat hanya dipandang sekedar pelanggan kelas bawah. Setiap kali rakyat memerlukan suatu jasa dari mereka, maka rakyat harus membayar, dan untuk itulah mereka menyiapkan berbagai pilihan jasa yang harus ditebus dengan sejumlah uang, maka disiapkanlah berbagai kartu itu.

Motto para oknum

• bila sesuatu bisa dibikin susah, kenapa harus dibikin mudah
• bila sesuatu bisa dibikin mahal kenapa harus dibikin murah
• bila sesuatu bisa dibikin berbelit belit kenapa harus dibikin sederhana
• bila sesuatu bisa dibikin lama kenapa harus dibikin cepat
• bila sesuatu bisa dibikin panjang kenapa harus dibikin pendek
• dst.

Jadi,

• kalau suatu proyek bisa menguntungkan diri mereka atau kelompok itu, kenapa harus memikirkan kepentingan rakyat,
• kalau suatu kontrak pengolahan SDA bisa dibentuk sedemikian rupa agar bisa menguntungkan kelompok mereka, kenapa harus memikirkan kepentingan bangsa, nah dibuatlah kontrak yang hanya mengharuskan perusahaan Alien itu membayar bangsa dan negara ini dalam bentuk Royalti senilai 1% dan itu sudah berjalan selama 40 tahun lebih, dan kata ketua KPK, itupun tak terbayarkan!,
• kalau konsesi hutan itu bisa dibuat agar menguntungkan kelompok mereka, kenapa harus memikirkan kerusakan alam, tidak perlu juga memikirkan nasib suku pemilik hutan adat, buatkan saja kontrak kepada perusahaan Alien untuk membabat hutan tropis itu dan digantikan dengan perkebunan tanaman monokultur, soal keseimbangan alam itu rusak, tidak perlu dipikirkan,
• kalau konsesi penangkapan ikan di laut bisa diberikan kepada nelayan asing demi keuntungan kelompok mereka, tidak perlu memikirkan nelayan lokal, yang penting kan bisa bagi hasil komisi, urusan rakyat tidak mendapat apa apa dari kekayaan laut Indonesia, tak perlu dipikirkan,
• kalau bisa jualan ijin trayek sebanyak banyaknya, semahal mahalnya, dengan keuntungan besar buat kelompok mereka, tak perlu memikirkan akibat buruknya, biarkan saja lalulintas semrawut, biarkan saja polusi semakin tinggi, biarkan saja jalanan macet, biarkan saja pemborosan BBM terjadi,
• kalau bisa segala sesuatu harus bayar uang siluman, uang jin, uang genderuwo, uang kuntilanak, uang setan, uang dedemit, dan berbagai uang gaib lainnya, soal biaya produksi jadi tinggi, harga harga menjulang tinggi, tentu tidak perlu dipikirkan kan, toh hidup mereka sudah tercukupi sampai 7 turunan, soal rakyat hidup susah karena berbagai uang siluman itu, tidak perlu juga mereka pikirkan,
• kalau buku cetak pelajaran sekolah bisa dicetak ulang setiap tahun, dan buku cetak pelajaran tahun sebelumnya dibuat sedemikian rupa agar tidak bisa dipakai di tahun pelajaran berikutnya . . . kenapa juga tidak dibuat demikian, yang penting komisi 40% bisa dibagi bagikan di kelompok mereka . . . bayangkan 30juta anak usia sekolah X Rp500ribu per anak per tahun = Rp15triliun!, dan dengan komisi 40% => 40/100 X Rp15triliun = Rp6triliun bisa mereka bagi bagikan di kelompok mereka, soal anak sekolah tidak punya buku saat kena bencana, tidak perlu juga dipikirkan, itu nasib mereka . . . siapa suruh jadi rakyat biasa, begitu kan!?

Sungguh bejad mental para oknum itu, mereka jadikan negara ini bagaikan sapi perah, berbagai kepentingan rakyat dijadikan bahan permainan, dimanipulasi, kekayaan negara disembunyikan, dikuasai, di-akal-i, dst . . . bahkan lembaga negara bidang agama dan bidang pendidikan termasuk yang paling tinggi nilai korupsinya. Sudah bejad, juga munafik, sudah menggarong disana sini tapi penampilan seperti borjuis ningrat aristokrat perlente agamais tersuci.

Pengalaman berhadapan dengan oknum

Pengalaman saya secara pribadi dan juga pengalaman banyak orang saat menghadapi para oknum di berbagai lembaga: mereka bersikap kasar, tidak ada sopan santun, tidak punya etika, mereka bisa marah marah – membentak bentak dan minta uang tidak pakai aturan, serasa tidak sedang berhadapan dengan manusia, mungkin boleh dibilang kita sedang berhadapan dengan binatang, binatang buas yang liar . . . kalau berhadapan dengan manusia, bahkan yang barbar sekalipun masih ada unggah ungguh, masih ada sopan santun kalau menghadapi mereka, yang oknum itu sudah tidak ada etika, sudah gila, meski mereka punya embel embel keagamaan di depan nama mereka atau memakai pakaian simbolik agama, itu hanya sekedar pencitraan, sekedar cover depan seseorang, sementara kalau dilihat dari belakang sangat bertolak belakang . . . mengerikan seperti setan.

***

Seorang teman alumni Jerman pernah punya pengalaman sangat buruk sekitar tahun 1990. Dia telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan dengan susah payah di Jerman, dia bukan anak orang kaya, dia harus bekerja untuk membayar biaya hidup selama kuliah. Cukup lama dia di Jerman, lebih dari 10 tahun, dan akhirnya pulang membawa secarik kertas A4 bertuliskan lulus sebagai Dipl. Ing. bidang sipil, hanya selembar kertas A4. Bukan lembaran ijazah dari karton tebal, hanya A4 80gram.

Tanpa bertanya kepada teman teman alumni yang sudah pulang lebih dulu, dia bawa lembaran kelulusan itu ke lembaga pendidikan negara di Senayan sono, dia ingin mendapatkan pengesahan dan kesetaraan atas kelulusan itu. Lembaran itu harus diserahkan, dan bukan fotocopy lembaran itu yang dia serahkan.

Seminggu kemudian dia pergi menemui orang yang mengurus pengesahan dan kesetaraan kelulusan itu. Saat dia bertanya apakah sudah selesai, dijawab oleh oknum itu: “Oo belum!”. Seminggu kemudian dia pergi kesana lagi, dijawab oleh si oknum: “Oo belum selesai!”, minggu berikutnya dia kesana lagi, dia sudah mulai kesal, jawaban kembali sama, belum selesai, minggu berikutnya dia kesana lagi, jawaban yang sama keluar dari mulut si oknum. Sang teman mulai resah, kesal, sebal, benci, dlsb. 3 bulan bolak balik tanpa hasil, akhirnya dia bertanya kepada si oknum: ”Mana lembaran kelulusan saya!?” . . . dijawab oleh si oknum, nggak ada, kamu tidak pernah memberikan selembar kertas apapun! Sang teman naik pitam, dia langsung shock, dia sangat tergoncang, sakit hati, marah, dendam . . . dia pun ‘mental break down’, jadi kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran, sejak itu dia jadi gila.

Sang teman itu begitu terbiasa dengan kehidupan di Jerman. Di sana, apa yang boleh akan jadi boleh, yang tidak boleh akan tetap tidak boleh. Dia tidak mengerti kenapa lembaran itu tidak pernah terselesaikan, dia tidak mengerti si oknum mengharapkan IMBALAN untuk tugas yang diemban itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di Indonesia, apapun yang dibutuhkan dari para pelayan rakyat itu harus ditebus dengan sejumlah uang, meski sang pelayan rakyat itu telah dibayar gajinya dengan uang rakyat. Si oknum, dengan tenang mengatakan tidak pernah menerima selembar kertas apapun, karena memang itu sudah menjadi kebiasaan mereka, tidak ada lembar serah terima apapun, agar sang oknum bisa dengan mudah bisa lepas tangan dari tanggung jawab.

Sang teman akhirnya pulang ke Surabaya, dia masuk perawatan bagi orang sakit jiwa, dan setelah dia sembuh, dia bekerja di lembaga perawatan itu. Tahun lalu (2013) dia meninggal dunia, saya terlambat menemui dia. Semoga dia diterima di sisi NYA, dan diampuni segala dosanya.

***

Perilaku oknum itu sudah keterlaluan, mereka terus berkolaborasi bersama sama, mereka melakukan korupsi berjamaah, mereka tidak pernah takut akan hukuman setelah mereka mati, kebanyakan dari mereka sudah tahu risiko itu, setelah mati mereka akan menjadi penunggu kuburan, entah selama berapa tahun, 100 tahun, 1000 tahun atau sejuta tahun, sampai kiamat itu datang, baru mereka akan dibangunkan dan barulah mereka akan diadili. Selama menunggu itu, mereka bisa gentayangan, bebas merdeka tidak perlu malu karena pernah menjadi boss para maling, tidak perlu takut akan siksaan, itu belum jelas kapan akan datang, dan selama itu pula keluarganya, anak cucu cicit buyut canggah dst bisa menikmati uang korupsi yang tak habis 7 turunan.

Mental dan moral mereka sudah sangat rusak. Mereka sudah terbiasa selama berpuluh tahun hidup dalam kemunafikan, penuh ke-pura-pura-an, penuh kebohongan.

Hidup tidak bebas korupsi

Sejak tahun 2000-an dalam berbagai kesempatan, di radio, seminar, talkshow, pertemuan, saya ajukan pertanyaan “Adakah seorang aparatur negara ini yang hidupnya bebas korupsi?”, ternyata tidak ada seorangpun yang bisa atau mau menjawab. Baru di tahun 2014 pertanyaan itu sedikit terjawab. Sejak pemerintahan presiden ke-7 ini, ada terlihat beberapa aparatur negara yang hidupnya bebas korupsi. Meski begitu, pertanyaan ini masih berlaku sampai sekarang.

Coba ajukan pertanyaan berikut kepada setiap orang yang kita kenal:

• Apakah semua biaya hidup itu dibayar dengan gaji resmi?,
• Apakah semua biaya pembelian mobil mewah, rumah mewah, belanja barang mewah, tamasya ke luar negeri, perawatan kesehatan super VVIP, pembelian berbagai gadget, biaya sekolah mahal dan berbagai biaya hidup lainnya itu dibayar dengan uang gaji resmi?

Seperti sebuah lagu “Seorang anak bertanya kepada bapaknya” karya Bimbo,
ada anak bertanya pada bapaknya
apa benar semua biaya dibayar dengan gaji resmi?
ada anak bertanya pada bapaknya
darimana uang untuk membeli mobil mewah ini?
dst . . .

Coba ajukan pertanyaan itu kepada teman, tetangga, kerabat, bahkan orang tua kita sendiri, galilah kebenaran hidup kita selama ini.

***

Ingat! Jangan pernah menuduh atau menyebut mereka korupsi!
Itu berbahaya, karena kita bisa diseret ke meja hijau dengan dalil ‘pencemaran nama baik’! Lebih baik kita bernyanyi bait bait lagu itu saja.

***

Kalau bangsa ini ingin jaya di masa depan, jelas kita perlu menjalankan revolusi mental dan sudah sepatutnya, harus dimulai dengan merombak mental dan moral para oknum pamong dan oknum ponggawa lebih dulu. Mereka sangat jauh dari ‘Mens Sana In Corpore Sano’. Jiwa mereka sudah sangat rusak.