Tulisan ini sudah dikirimkan ke banyak lembaga yg terkait dgn pendidikan di Indonesia, kpd UNICEF, kpd Presiden R.I., kpd koran-2 dan majalah, dll.

Tulisan ini yg dikirimkan ke UNICEF:

===================

Kepada yth.
Bidang Pendidikan
UNICEF Indonesia

Hal: “BUKU CETAK PELAJARAN SEKOLAH”

Dengan hormat,

Sebagai anggota masyarakat yang memiliki 3 orang anak usia sekolah, tentu saja saya tahu betapa berat beban para orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Mereka harus menyisihkan dana khusus untuk pendidikan anak-anak mereka.

Setiap awal tahun pelajaran baru, ada saja beban biaya yang datang bertubi-tubi bahkan didalam rancangan wajib belajar 9 (ataupun 12) tahun yang ditetapkan pemerintah. Ada biaya pendaftaran sekolah, ada biaya gedung, ada sumbangan tak wajib (yang ternyata wajib dibayar), ada biaya seragam (berbagai seragam), ada pendaftaran ulang bagi yang naik kelas juga yang tidak naik kelas, dan yang paling berat tentu saja pembelian buku-buku cetak pelajaran sekolah.

Segala macam biaya diatas tentu bisa dihapuskan kalau saja pemerintah memang serius untuk melakukannya dan tentu juga para pelaksana belajar-mengajar benar-benar menjalankan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah terlihat punya keinginan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi generasi penerus bangsa, dan sudah ada rancangan-rancangan bantuan pembiayaan bagi lembaga pendidikan untuk melepaskan beban para orang tua, ada bantuan BOS, bantuan penyelenggaraan pendidikan, pembayaran gaji para guru yang sudah menjadi PNS, dll.

Dari berbagai biaya di atas, ada satu biaya yang nilainya sangat besar yang harus ditanggung para orang tua murid, yaitu biaya buku cetak pelajaran sekolah. Kalau saja ada 40 juta anak usia sekolah kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, kalikan dengan pukul rata 400 ribu rupiah harga buku-buku cetak pertahun, maka akan didapatkan:
40.000.000 anak X Rp. 400.000/anak/pertahun = Rp. 16.000.000.000.000,-/tahun
terbilang: enam belas trilliun rupiah per tahun!

Jadi kalau ada sekitar 33 juta anak usia sekolah dengan harga buku 300 ribu per anak per tahun akan mendapatkan nilai 10 trilliun! Pada kenyataannya besaran biaya buku per tahun bisa lebih dari 500 ribu, bahkan jauh di atas itu.

Saya sudah mengajukan permasalahan ini kepada banyak pihak, bahkan sampai ke presiden SBY (tahun 2005) melalui SMS-Poling dan Kotak Pos 9949, tapi tidak ada tanggapan sama sekali, hanya ucapan terima kasih telah berpartisipasi mengirim SMS dan info ke 9949.

UNICEF bersama indosat telah mengirimkan lembaran donasi kepada saya. Dan untuk itu saya tidak bersedia ikut serta memberi donasi kalau saja permasalahan “Buku Cetak Pelajaran Sekolah” masih terus dibiarkan berjalan seperti sekarang.

Saya sangat berharap UNICEF bisa mempromotori perubahan sistem pendidikan di Indonesia, dengan menekankan penggunaan Buku Cetak Pelajaran Sekolah yang tidak berganti setiap tahun.

Berdasarkan pengalaman saya sekolah di Jerman, saya tidak menemukan buku cetak pelajaran sekolah dijual di toko buku, tetapi disediakan di sekolah.

Saya sangat berterima kasih banyak kalau UNICEF bisa membawa permasalahan ini ke permukaan, untuk perbaikan sistem pendidikan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Kalau UNICEF tidak mau membawa perubahan sistem perbukuan ini, maka UNICEF hanyalah lembaga simbol belaka. MAAF!

Jakarta, 15 Januari 2008

Hormat saya,

(maaf tanpa tanda-tangan, langsung dari Komputer-Fax)

Bambang Subaktyo, EDV.F.T.

Alamat: …..
HP: ….
=======================

BUKU CETAK PELAJARAN SEKOLAH

Mereka yang memiliki uang cukup (banyak) tentu tidak akan merasa berat untuk membeli buku-buku cetak sekolah bagi anak-anak mereka yang sedang belajar di SD, SMP, SMA atau yang setingkat dengan itu.

Tetapi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang tentunya berjumlah jauh lebih banyak daripada yang mampu, keharusan membeli buku cetak pelajaran sekolah bagi anak-anak mereka dari waktu ke waktu pasti terasa berat. Dan keharusan membeli buku cetak yang baru untuk tahun pelajaran yang baru itu tidak bisa dihindari meski anak yang lebih tua hanya berbeda 1 kelas dengan sang adik, karena buku si kakak tidak bisa diturunkan kepada adiknya, sang adik harus dibelikan buku cetak yang baru.

Penulis merasakan sendiri hal yang sama, buku si kakak tidak bisa digunakan oleh sang adik, kalaupun dipaksakan akan membuat sang adik kerepotan dalam mengikuti pelajaran, karena buku pelajaran tahun yang berbeda memiliki perbedaan yang sedikit-sedikit disana-sini, misalnya nomor soal yang berbeda, cerita yang sama dengan nama tokoh berbeda, soal yang sejenis dengan nilai yang dibedakan, dll. Kalau dipaksakan, bisa jadi sang adik akan terlihat seperti anak bodoh karena jawaban-jawaban atas soal-soal yang dibuatnya akan berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan buku cetak tahun terbaru. Pernah terjadi beberapa kali buku cetak itu hilang, dan untuk itu perlu dicarikan penggantinya, yang ternyata dicari di beberapa toko buku tidak tersedia, karena saat itu sudah mendekati akhir kwartal pelajaran dan toko buku tidak memiliki persediaan buku untuk kwartal berjalan dan mungkin juga mereka sedang mempersiapkan buku-buku untuk kwartal berikutnya atau dengan kata lain, buku tahun pelajaran yang hampir selesai tidak (banyak) tersedia, karena mereka (mungkin) sudah fokus ke penjualan buku-buku tahun pelajaran berikutnya.

Bukankah hal itu memang normal terjadi? Siapa yang mau menumpuk atau mencetak buku tahun pelajaran yang sudah berjalan, kalau pada tahun berikutnya buku cetak itu tidak dibutuhkan. Salahkah toko buku ataupun penerbit dalam hal ini? Tentu tidak bisa disalahkan.
Dimana letak kesalahan dalam sistem buku cetak pelajaran sekolah dengan masa pakai 1 (satu) tahun itu?

Permasalahannya, sudah klise, buku-buku cetak yang lama hanya dirubah sedikit-sedikit di sana-sini kemudian dicetak-ulang menjadi buku cetak tahun pelajaran tahun berikutnya, sehingga buku si kakak yang hanya 1 kelas diatas sang adik tidak dapat dipakai oleh sang adik di tahun ajaran berikutnya. Perubahannya hanya sedikit-sedikit disana-sini dan tidak merupakan satu keharusan yang sangat perlu. Perubahan itu dibuat sedemikian rupa agar tidak bisa dipakai di tahun pelajaran berikutnya, sehingga sang adik kelas harus dibelikan buku-buku cetak yang baru.

Nah, itu pada keadaan masyarakat dalam keadaan aman dan damai, tetapi bagaimana bila bencana-bencana yang saat ini terus silih berganti menimpa masyarakat di seantero wilayah nusantara, dimana mereka yang tertimpa bencana itu kehilangan buku-buku pelajaran mereka, baik sang guru maupun sang murid. Tentu mereka akan sulit untuk meneruskan proses belajar-mengajar, karena tidak memiliki buku-buku cetak pelajaran sekolah. Adakah hal ini diliput oleh media massa? Adakah para penguasa daerah memperhatikan hal ini? Apakah kita akan biarkan hal ini terus menghancurkan generasi penerus bangsa Indonesia!?

Silahkan rekan-rekan redaksi merubah/mengedit tulisan saya untuk dijadikan satu bahan renungan semua anggota masyarakat, terutama para pemimpin bangsa, mereka yang di parlemen, yang menentukan kebijakan dan kebijaksanaan dalam proses pendidikan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Cobalah dilihat kasus besar yang mungkin bisa dilihat secara nasional. Dimana banyak terjadi bencana banjir hampir di seantero pelosok Indonesia, ada yang hanya beberapa hari terendam banjir, ada yang seminggu dan ada yang berminggu-minggu. Anak-anak korban banjir tidak bisa sekolah dan saat banjir surut, mereka tidak punya buku-buku untuk melanjutkan sekolah, sekolah-sekolah yang ikut terendam juga kehilangan buku-buku mereka. Buku-buku cetak rusak terbenam banjir.

Pertanyaannya: Apakah mereka yang kehilangan buku-buku cetak itu dapat membeli buku-buku cetak yang baru?

Andaikata mereka punya uangpun akan sulit mendapatkan buku-buku cetak untuk tahun berjalan, karena toko buku ataupun penerbit tentu tidak bersedia menumpuk buku-buku tahun berjalan, mereka sedang memikirkan bagaimana mencetak buku cetak yang baru dan menjualnya di tahun yang akan datang.

Bisakah dibayangkan bagaimana para korban bencana itu meneruskan proses belajar-mengajar mereka, para guru dan murid-murid itu? Bagaimana para guru akan menetapkan ulangan dan ujian mereka, karena guru-gurupun kehilangan buku-buku mereka? Jangankan memikirkan ujian nasional, ujian sekolah pun berat dilaksanakan, karena guru dan murid kehilangan buku-buku cetak mereka. Darimana mereka akan belajar? Darimana akan dibuatkan ulangan?

Coba dirubah skenarionya. Anggaplah buku-buku cetak itu tidak dirubah setiap tahun, misalkan saja sekali dibuat dapat dikatakan baku (masa pakai) untuk 10 tahun atau 5 tahun. Setiap ada yang kehilangan buku-buku cetaknya, mereka tentu bisa membeli yang baru di toko buku, dan toko buku tidak merasa rugi untuk menyimpan buku-buku cetak itu, mereka akan terus memajangnya di etalase penjualan mereka karena buku-buku itu tetap bisa dijual di tahun berikutnya dan penerbit juga tidak akan keberatan untuk mencetak ulang buku-buku itu karena tetap dapat dijual untuk tahun pelajaran berikutnya. Dengan strategi buku baku untuk 10 atau 5 tahun, bangsa yang sering kebanjiran ini tidak akan kesulitan mendapatkan buku-buku cetaknya. Proses belajar-mengajar dapat terus berlangsung walau bencana datang dan pergi.

Memang kehilangan buku-buku cetak itu tidak dialami seluruh anak negeri, tetapi keadaan tidak memiliki buku-buku cetak itu jelas akan mempengaruhi kualitas keseluruhan anak negeri ini sebagai penerus bangsa. Mereka yang kehilangan akan menghambat seluruh sistem pendidikan generasi penerus bangsa, mengancam pembangunan sumber daya manusia Indonesia! Akankah kita pertaruhkan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia hanya pada batasan pembuatan dan penerbitan buku-buku cetak yang berbeda dan berubah di setiap tahun pelajaran?

Hanya demi keuntungan dari penjualan buku-buku kita pertaruhkan masa depan seluruh bangsa Indonesia!? Kejayaan bangsa Indonesia?? Hanya demi profit???

Banyak orang pintar yang tidak akan bersedia merubah sistem pengadaan buku-buku cetak pelajaran yang telah berjalan selama beberapa puluh tahun belakangan ini, mereka lebih berpikir bagaimana membuat setiap orang tua harus dengan terpaksa membeli buku-buku cetak yang baru meski anak-anak mereka duduk di kelas yang berturutan. Bagaimana membuat buku-buku pelajaran dari tahun pelajaran yang telah berjalan tidak dapat digunakan lagi di tahun pelajaran yang baru, dan hanya itulah cara berpikir mereka. Mereka memang pintar dalam berbisnis, tetapi mereka melupakan kemungkinan hilangnya buku-buku dalam berbagai keadaan bencana yang terus datang silih berganti, keadaan yang menyebabkan sebagian anak-anak diantara generasi penerus bangsa ini kehilangan kesempatan belajar dengan baik karena mereka kehilangan buku-buku mereka dalam berbagai kejadian bencana selama ini, dan mereka tidak bisa mendapatkan buku-buku cetak karena buku-buku cetak tahun pelajaran berjalan sudah tidak ada di pasaran.

Begitulah kalau pintar keblinger, pikiran mereka para penentu kebijakan dan kebijaksanaan hanya sampai kepada bagaimana memaksakan sistem pengadaan buku dan penjualan buku cetak yang baru untuk tahun pelajaran yang baru tetapi lupa akan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, lupa akan masa depan bangsa dan negara. Mereka hanya pintar dalam mencari keuntungan dari sistem pengadaan buku cetak, tetapi sangat bodoh dalam melihat ketimpangan proses belajar-mengajar anak-anak bangsa.

Adakah jalan keluar dari berbagai kasus bencana yang terus silih berganti di seantero nusantara Indonesia? Ada sih! Kalau para penerbit dan toko buku memang punya sedikit kesadaran dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara! Dimana saat bencana menghadang, mereka serta merta menyiapkan buku-buku cetak tahun pelajaran tahun berjalan, meski buku-buku itu tidak bisa dijual di tahun pelajaran yang baru (pergantian tahun ajaran mungkin hanya 2 atau 3 bulan dari kejadian bencana).

Adakah tanggung jawab dan kesadaran untuk sedikit merugi saat sebagian masyarakat di bagian lain Indonesia sedang menghadapi bencana?

Masalah berikutnya: Apakah para korban bencana mampu membeli buku-buku cetak yang baru! Kalau mereka tidak mampu??
Anggaplah mereka masih mampu, tetapi saat itu tinggal 1 atau 2 bulan ke akhir tahun pelajaran, mereka memang harus membeli buku-buku itu, karena diperlukan untuk belajar menghadapi ulangan akhir tahun. Lalu buku-buku baru harus dibeli, buku-buku yang baru dibeli harus dibuang karena tidak bisa dipakai oleh adik kelas.

MASA BAKU HARUS CUKUP LAMA

Sebenarnya, yang paling baik adalah menetapkan buku-buku cetak pelajaran sekolah berlaku untuk masa pakai 10 tahun atau 5 tahun. Kemudian buku-buku itu dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, dipinjamkan kepada para siswa selama tahun pelajaran berlangsung. Setiap kekurangan buku langsung dipesan kepada toko buku atau penerbit, dan buku-buku yang baru dibeli tidak akan kehilangan gunanya ataupun harganya, karena tahun-tahun berikutnya akan dapat dipergunakan seterusnya.

Kalau bencana banjir terus datang dan datang lagi?

Mungkin perlu dicari teknologi lain yang memiliki kemampuan ‘waterproof’ atau ‘banjirproof’, tahan direndam dalam air, sekalian saja ‘schockproof, ‘antimagnetig’, dan jangan lupa harus ‘korupsi-free’, ‘kolusi-free’, dst. Bikin saja buku yang lembarannya menggunakan plastik tahan air, tetap jernih dan bening walau direndam lumpur berminggu-minggu.

Jakarta, 21 April 2005

Bambang Subaktyo, EDV.F.T.